WHO BENEFIT FROM PUBLIC SPENDING ON HEALTH CARE IN ASIA?

EQUITAP Project, Mei 2005

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan layanan sosial lainnya harus dipastikan memihak kepada masyarakat miskin. Hal yang mendasarkan tujuan ini adalah anggapan bahwa distribusi menjadi perhatian sebagian besar pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Dalam makalah ini disebutkan bahwa pada Negara dengan tingkat berpendapatan rendah, dimana administrasi dan informasi yang kerap terjadi, transfer ke masyarakat seperti dalam bentuk jaminan kesehatan ini lebih mungkin dilaksanakan dan potensial mencapai hasil yang efisien dari pada transfer tunai kepada masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan dan ketidakmerataan didalam masyarakat. Tapi dari studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa sebagian besar ditemukan fakta bahwa secara umum subsidi di sektor kesehatan di Negara-negara berkembang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Fakta yang ditemukan tersebut menunjukan bahwa hanya lima Negara di mana termiskin kelima menerima bagian mereka dalam hal pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan.keberpihakan pada masyakat kaya lebih banyak terjadi dalam pelayanan rumah sakit secara konsisten terjadi. Dari fakta yang ditemukan dalam berbagai kajian tentang benefit incidence dalam kebijakan kesehatan bagi masyarakat, kesimpulan yang seringkali ditarik adalah kebijakan kesehatan perlu untuk melakukan pergeseran sumber daya, dari pelayanan yang tersier ke pelayanan primer.

Dari berbagai kajian tentang benefit incidence di sektor kesehatan ini

keterbatasan yang ditemui adalah terbatasnya sumber data tentang hasil dari implementasi kebijakan tersebut diberbagai Negara. Tapi dalam kajian dalam makalah ini keterbatasan data tersebut diatasi dengan menggunakan data kesehatan rinci yang tersebia pada kebanyakan studi wilayah, dimana tercatat distribusi dari pengeluaran public dalam hal layanan kesehatan, faslitas dan kewilayahan. Dari kajian ini diungkapkan bahwa variasi mendasar diantara studi tentang pengaruh subsidi bagi masyarakat disektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah sangat berpihak pada masyarakat miskin di Hongkong, kemudian pada tingkat pendapatan yang lebih rendah terjadi di Malaysia, Srilanka dan Thailand.
Sejak tahun 1980an total belanja pemerintah di Negara-negara asia telah menunjukan keberpihakan terhadap masyarkat miskin. Di srilangka golongan masyarakat paling miskin telah menikmati lebih kurang seperlima layanan rumah sakit dan lebih kurang seperlima dari layanan non rumah sakit. Sedangkan 20% masyarakat termiskin di dua provinsi di Cina, di India, Indonesia dan Nepal hanya menerima kurang dari 10% dari keseluruhan pelayanan rawat inap, dan di Bangladesh dan Vietnam porsinya kurang lebih 10%. Dari seluruh kondisi di Negara-negara ini ternyata 20% orang terkaya menikmati 30% layanan rawat inap. Hal ini menandakan adanya perbedaan porsi dari masyarakat miskin dan kaya dalam menikmati layanan kesehatan dari pengeluaran pemerintah ini, yang juga menunjukan adanya disparitas desa-kota, dimana rumah sakit lebih banyak berlokasi di kota-kota besar, sedangkan masyarakat miskin di desa tidak memiliki kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan tersebut.
Dari hasil studi dalam makalah ini ditemukan fakta bahwa di antara Negara-negara Asia, pengeluaran pemerintah yang sangat bias kepada masyarakat kaya terjadi di Nepal, yang diikuti oleh Negara-negara seperti Cina (2 Provinsi), India dan Indonesia. Ketika subsidi kesehatan masyarakat tidak memihak kepada masyarakat miskin di semua Negara yang dijadikan bahan penelitian, namun demikian subsidi tersebut menurunkan ketidakmerataan di seluruh Negara tadi, kecuali di Nepal. Hal ini karena walaupun sebagian besar layanan kesehatan dinikmati oleh masyarakat kaya, namun dengan adanya subsidi kesehatan masyarakat tersebut meningkatkan taraf hidup dari masyarakat miskin yang ada di Negara-negara tadi, sehingga walaupun secara absolute kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin tetapi secara relative menunjukan bahwa kebijakan ini mengurangi ketidakmerataan kesejahteraan.
Kesimpulan dalam penelitian, dalam makalah ini, yang menunjukan fakta-fakta, seperti, (1) pada dasarnya bahwa benefit incidence dari kebijakan kesehatan menunjukan bahwa masyarakat miskin menikmati bagian lebih sedikit dari kebijakan ini dari pada masyarakat kaya, (2) bias bagi masyarakat kaya dalam menikmati layanan rumah sakit secara konsisten ditemukan di Negara-negara ini, tetapi dari data-data yang ada juga ditunjukan bahwa bias ke masyarakat kaya, juga bukanlah hal yang tidak terbantahkan, karena hal ini tidak terjadi di Malaysia, Thailand dan Srilanka. Karena itu ada 3 pertanyaan yang coba dijawab dalam makalah ini guna menginterprestasikan kebijakan kesehatan yang diberlakukan, yaitu : (1) apakah dengan lebih sedikitnya bagian yang dinikmati oleh masyarakat miskin menandakan bahwa kebijakan ini gagal? (2) apakah karena lebih besarnya manfaat yang diterima oleh masyarakat miskin dalam pelayanan non rumah sakit kebijakan ini harus lebih banyak dialokasikan ke sektor pelayanan non rumah sakit, dan (3) mengapa kebijakan pelayanan kesehatan ini berhasil menunjukan keberpihakan kepada masyarakat miskin di Malaysia, Thailand dan Srilanka dari pada di Negara Asia yang lainnya?
Dari hasil pembahasannya, dapat kita simpulkan jawaban dari ketiga pertanyaan diatas tadi, yaitu :
(1) Walaupun bagian yang lebih banyak dari kebijakan ini dinikmati oleh masyarakt yang lebih kaya, namun dampak yang diterima oleh masyarakat miskin lebih kepada meningkatnya taraf hidup mereka dengan semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat miskin tadi.
(2) Bahwa pelayanan pada layanan primer juga tidak menunjukan adanya keberhasilan dalam meningkatkan proporsi masyarkat miskin dalam menerima manfaat dari kebijakan ini. Dari kasus Malaysia, Thailand dan Srilanka ditemukan fakta bahwa yang dibutuhkan adalah bukan pada pembagiannya, tetapi pada keleluasaan bagi seluruh masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.
(3) Permasalahan yang menjadi sebab hal ini adalah lebih pada permasalahan pendistribusian layanan kesehatan ini, dalam artian infratruktur yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan kesehatan dalam memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat miskin.

KOMENTAR
Subsidi di sektor kesehatan melalui pengeluaran pemerintah di Negara-negara berkembang seharusnya bertujuan untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Dengan terjadinya bias masyarakat kaya dalam pelaksanaan kebijakan subsidi ini menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh banyak Negara di Asia menunjukan kegagalannya dalam berpihak kepada masyarakat miskin. Bagi masyarakat kaya yang lebih terkonsentrasi di perkotaan harusnya pemerintah jangan terlalu mengalokasikan dana yang lebih besar. Dengan mayoritas masyarakat miskin berada di pedesaan, seharusnya pemerintah lebih banyak mengalokasikan pengeluarannya di daerah-daerah tadi. Karena fakta yang terjadi di desa-desa terpencil masyarakat sangat kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan tadi, karena infrastruktur yang tersedia sangat tidak memadai.
Persebaran fasilitas kesehatan harusnya menjadi prioritas utama, seperti di Malaysia dimana setiap rentang 10 km tersedia sebuah layanan kesehatan, sehingga masyarakat di daerah yang jauh dari perkotaan dapat menjangkau layanan tersebut. Ketidak berhasilan ini menunjukan bahwa pengelolaan subsidi kesehatan yang dilakukan pemerintah tidak didahului atau dibarengi dengan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh daerah, karena kebanyakan subsidi ini diberikan dalam bentuk bantuan dalam obat-obatan, layanan rawat inap/ jalan. Tanpa adanya pemerataan fasilitas layanan kesehatan serta infrastrukturnya maka selamanya kebijakan subsidi kesehatan ini hanya akan memberikan manfaat pengaruh yang lebih besar pada masyarakat kaya/ perkotaan.